PP Postelsiar Lemah Jegal OTT Asing

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Jakarta, Selular. ID – Eksistensi regulasi yang mengatur bisnis layanan Over The Top (OTT) memang sudah mendesak, sehingga kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pangkalan, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar), diharapkan memang menjelma angin segar bagi pengelola telekomunikasi dalam negeri.

Hanya saja taat, Kamilov Sagala, Direktur Institusi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi (LPPMI) menyoroti beberapa kelemahan PP Postelsiar kepada pengaturan bisnis OTT ganjil.

“Tidak disinggung mengenai pajak digital, dengan justru menguntungkan OTT pada menjalankan usahanya di rekan Indonesia yang besar. Negara jadi rugi, karena devisa mengalir keluar, ” kasar Kamilov Sagala, dalam webinar bertema ‘Menuju Kompetisi yang Sehat di Industri ICT Pasca PP Postelsiar’ dengan diinisiasi oleh IndoTelko Forum, Rabu (24/3).

Baca juga:   Pengkritik: OTT Asing Bakal Tunduk Oleh RPP Postelsiar

Pengamat yang selalu mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu menceritakan ketika suatu layanan OTT masuk, ujung dengan dirugikan masyarkat, orpator dan pemilik konten diuntungkan. “Terakhir Facebook perbulan di indoneisia berhasil mendulang triliunan rupiah. Jika ditanya kemana pajaknya itu? lalu OTT lokal dan asing soal urusan pemyayaran pajaknya tidak seimbang, ”lanjutnya

Taat Kamilov, pemerintah atau regulator seharusnya konsisten untuk menyelamatkan industri di dalam negeri dan juga konsumennya. “Dengan tidak adanya BRTI, Kominfo sebagai penguasa tunggal tidak mampu otoriter. Harus dibangun ikatan dengan asosiasi-asosiasi telekomunikasi yang peduli terhadap perkembangan pabrik dan perlindungan masyarakat, ” katanya.

Menyuarakan juga:   Aturan Kepada OTT Asing, Mengapa Indonesia Tidak Setegas Australia?

Kemudian jika Kominfo sebagai legulator juga mendapuk tugas sebagai pengawas, Kamilov mengibaratkan seperti jeruk makan jeruk, “tidak ada pengawas, wasit pula menjadi pemain. BRTI kudu kembali dihadirkan dan lebih independen. Harus kita garap, karena tanpa BRTI independen ini, Komisi Pengawas Pertarungan Usaha (KPPU) akan kesulitan mengakomodir persoalan telekomunikasi, ” tutur Kamilov.

Tidak Bisa Tekan OTT Asing

Sementara itu,   Muhammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan serta Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) menambahkan seharusnya, OTT khusus yang sama seperti telekomunikasi penyiaran bagaikan aplikasi perpesanan whatsapp, Netflix dan lain sebagainya harus bekerjasama dengan oprator lokal untuk penyedian jaringan & VPN.

“Tanpa kerjamasama, maka oprator sekadar yang menyediakannya, yang menampung layanan mereka. Asas keseimbangan layanan butuh perhuitungan, trafik butuh Mbps hitungan teknisnya ada, berapa kontribusinya untuk penyedia konten yang setimpal telekomunikasinya, ada itung-itunganya bagaikan itu, ” sambung Ridwan.

Baca pula:   Pengamat: OTT Aneh Bakal Tunduk Oleh RPP Postelsiar

Jadi hilangnya pasal 14 di PP Postelsiar yang mengharuskan OTT asing wajib bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia maka ketegasan pemerintah terhadap OTT asing menjadi hilang ‘ketegasanya’.

Dan penganti perkara itu dikembalikan lagi kepada operator, yang dalam pasar 15 mengamanatkan, bahwa operator bisa melakukan ‘pengelolaan trafik’ dari layanan para OTT tersebut. Bentuk dan bahan kerja sama dilakukan berdasarkan yang telah disepakati
oleh para pihak. “Artinya PP Postelsiar ini tak mengakomodir, jadi untuk menekan OTT asing sepertinya belum bisa, ” tandasnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Apple Hentikan Penjualan iMac 21, 5 Inci
Next post Upah untuk Membantu Dikau Memenangkan Setiap Taruhan – Rahasia Taruhan bola Sepak Bola